Feodalisme

Sharing is caring!

Oleh : Ensu

Belanegaranews.com – Definisi Feodalisme berdasar wikipwdia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

feodalisme.
1. Sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan.

2. Sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja.

3. Sistem sosial di Eropa pada Abad Pertengahan yang ditandai oleh kekuasaan yang besar di tangan tuan tanah.

Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada abad pertengahan, yang menempatkan kalangan kesateria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fiefatau, dalam bahasa latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau lord).

Istilah feodalisme sendiri dipakai sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memperluas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah “masyarakat feodal”. Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi yang jelas.

Dalam penggunaan bahasa sehari-hari di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk pada perilaku-perilaku yang mirip dengan perilaku para penguasa yang lalim, seperti ‘kolot’, ‘selalu ingin dihormati’, atau ‘bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan.

Masyarakat feodal adalah masyarakat yang menganut orientasi nilai pelayanan yang berlebihan bagi yang berkuasa, pejabat, birokrat, bagi yang dituakan, dan hal ini diakui keberadaannya adalah milik kaum laki-laki (patriakhi). Dalam masyarakat seperti ini, dominasi laki-laki berada dimana-mana, ranah publik maupun domestik. Ketika kultur feodal itu begitu kental dalam suatu komunitas (atau masyarakat), sementara menjadi pegawai negeri, sejatinya, adalah menjadi ‘pelayan publik’, maka yang diharapkan tercipta suatu sistem layanan birokrasi yang egaliter dan efektif hanyalah utopia. Bagaimana mungkin dapat melayani masyarakat, sementara keinginan kuat birokrat, aparat dan pegawainya justru ingin selalu dilayani dan dihormati

Negeri ini mempunyai masalalu yang kental dengan nilai-nilai feodalisme, dimasa penjajahan belanda feodalisme dipakai sebagai alat kekuasaan yang mutlak. Sektor-sektor pengekplotasian terhadap alam yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan mutlak dijalankan dengan tatanan feodalisme dengan tujuan untuk meminimalisir pemberontakan terhadap Belanda pada waktu itu. Hukum ditegakan bukan atas dasar keadilan, tetapi merupakan alat proteksi terhadap kekuasaan, pada sektor pendidikanpun tidak lepas dari batasan batasan normatip hanya untuk menjejalkan keutuhan kekuasaan yang dibungkus dengan pendidikan tata krama dan kesantunan terhadap kekuasaan dalam arti etika merunduk pada aturan kolonial.

Disadari atau tidak, sampai detik ini norma dan aturan tata krama masih melekat dalam masyarakat kita, sehingga dalam aturan hidup yang muda harus merunduk pada yang lebih tua, yang miskin harus manggut-manggut pada yang lebih kaya, rakyat jelata harus tumut pada penguasa. Seorang koruptor yang jelas terbukti bersalah masih mendapat anggukan kepala karena membaca prilaku sebelum tertangkap.

Penulis merasa risih, jika penggambaran norma atau etika peodalisme di beberkan secara gamlang, karena akan menyinggung suasana bhatin yang sangat lekat dengan gaya feodalisme masyarakat yang sudah menjadi desiran darah dalam setiap detiknya. Tetapi kenapa tidak ada pembedahan paradigma dalam kultur kita untuk mengembalikan kepada asal usul kemanusiaan yang sebenarnya, yakni ahlaqul karimah, dalam pengertian prilaku hidup yang imiah, yang pada akhirnya sanggup berkata tidak pada yang salah tanpa gamang, atau kelu, lantang berterik atas dasar ilmu, meski beresiko berbenturan dengan alam pikiran yang sarat dengan kultur feodal.

Mari kita sedikit merenung, pada kenyataan hidup dimasyarakat kita, peodalisme masih menjadi bagian yang kental, dalam setiap tarikan nafas tentunya masih terselip pola feodalisme, dan sepertinya sudah larut dalam dalam nadi yang menggerakan sendi kehidupan dalam setiap sisi, sudah menjadi rasa yang mematikan rasa. Jika hal ini tidak pernah dibedah dan dicarikan ukuran yang sebenarnya, ditakutkan ketimpangan kehidupan akan dijadikan pembenaran yang mutlak, dan tanpa disadari masuk pada penyesatan berasa benar, sehingga nalar etika dan norma ataupun ahlaq menjadi melenceng dari yang digariskan Wahyu.

Editor : Cepi Gantina

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *