Mafia, Indonesia, dan Segala Yang Ada Didalamnya

Sharing is caring!

Oleh : Oksa Bachtiar Camsyah

Belanegaranews.com – Berbicara tentang masa depan Indonesia, agaknya terlalu menjadi hal yang utopis apabila kita berasumsi bahwa kita sudah benar-benar merdeka. Mengapa demikian? Nyatanya, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 belum benar-benar menjadi jembatan emas untuk membangun gedung Indonesia yang sejahtera.

Betul apa yang pernah diungkapkan oleh seorang filsuf Jerman abad 20, Erich Formm, bahwa kemerdekaan bukan sekedar “merdeka dari” (free from), namun juga “merdeka untuk” (free to). Nah yang menjadi pertanyaan adalah, akan dimuarakan kemanakah kemerdekaan kita ini ? Karena apabila kita merujuk pada ucapan Formm, maka negara kita belumlah benar-benar merdeka apabila kita hanya memaknai kemerdekaan itu adalah kondisi dimana kita telah terbebas dari penjajahan (free from) saja.

Berangkat dari satu kesadaran tersebut, nampaknya kita perlu untuk menentukan episentrum masa depan negeri kita ada dimana. Dan kata “kesejahteraan” saya rasa menjadi satu-satunya kata yang pas untuk merepresentasikan itu semua.

Namun, sebelum kita jauh berbicara kesana, nampaknya kita perlu untuk kembali mengerutkan dahi ketika realitas yang ada ternyata tidak seperti apa yang kita harapkan. Negara ini belum sepenuhnya merdeka, dan entah kapan Indonesia sejahtera itu bisa kita wujudkan.

Satu hal yang akan saya soroti dalam tulisan ini adalah mengenai praktik persengkongkolan yang dilakukan oleh individu atau jaringan kelompok tertentu yang memiliki niat dan tujuan mencari keuntungan pribadi maupun untuk kelompok mereka, yang kemudian kita kenal dengan istilah mafia. Dan tak jarang aktivitas tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen penyelenggaraan negara. Dan tak jarang pula penyelengara negeri ini pun ikut terlibat dan justru menikmati permainan tersebut. Dan inilah salah satu batu sandungan terbesar untuk negara ini mampu berlari mewujudkan cita-cita kemerdekaannya.

Mafia bukanlah terminologi asing di dunia modern. Setidaknya banyak orang yang sudah mengenal representasi simbolik apa yang disebut mafia itu melalui dunia film yang menggambarkan perilaku aktor dunia hitam. Di Italia kita mengenal Cosa Nostra, di China orang mengenal Triad, dan mungkin di Indonesia pun ada jaringan yang bersifat demikian. Dan saya rasa sangatlah ada.

Lalu apa yang menjadi kegiatan para mafia tersebut ? Dr. H. Adi Suryadi Culla dalam buku yang berjudul Negara Mafia, karya Laode Ida mengatakan bahwa mafia melakukan berbagai usaha bisnis dan kriminalitas yang merugikan negara dan masyarakat bangsanya. Dan yang menjadi hal menarik adalah, untuk melanggengkan eksistensi dan mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, sebagian besar dari jaringan mafia tersebut, dengan berbagai usahanya, berupaya dengan menggunakan segala macam cara untuk berusaha mempengaruhi dan menguasai pemerintahan. Kondisi seperti itulah oleh Susan Rose Ackerman (1999) diistilahkan dengan mafia-dominated state. Dan inilah poinnya.

Di Indonesia, untuk memahami gerak mafia dan kaitannya dengan negara adalah suatu hal yang sulit. Mungkin juga itu yang terjadi dengan negara-negara lainnya. Karena upaya untuk memberantas jaringan mafia negara itu ibarat upaya melenyapkan satu sel kanker.

Kita ingat betul, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat agenda “ganyang mafia” dalam program 100 hari kabinet jilid duanya. Namun, seperti yang kita ketahui juga bahwa agenda tersebut tidak sepenuhnya berhasil menyentuh akar rumput. Setidaknya ada dua penjelasan yang dirasa dapat menggambarkan kondisi tersebut.

Pertama, adanya jaringan yang mapan dan solid diantara pelaku mafia tersebut. Presiden dan jajaran kabinetnya bisa berganti, tetapi perilaku birokrasi yang dipengaruhi kebiasaan aktor di internnya masih belum berubah, karena mereka masih tetap menikmati kebiasaan warisan yang menguntungkan secara materi. Djasarmen Purba mengatakan “Pada awalnya kitalah yang membentuk kebiasaan, hingga pada akhirnya kebiasaanlah yang membentuk kita”.

Kedua, bila terjadi pergantian kepemimpinan, mulai dari Walikota hingga Presiden sekalipun, belum tentu semuanya memiliki niat baik untuk memberantas praktik mafia tersebut. Bahkan, pada tingkat tertentu, mereka justru memanfaatkan kesempatan menduduki jabatan itu untuk ikut larut dalam arus atau jaringan mafia yang sudah mapan. Atau sekalian menciptakan jaringan mafia baru dengan modus operasi yang sama seperti sebelumnya.

Inilah yang menjadi handicap kita semua. Para pahlawan kita terdahulu telah berhasil mempersembahkan sebuah karya akumulatif yang berbentuk sebuah kemerdekaan dari segala bentuk penjajahan. Dan selanjutnya, tanggungjawab untuk membangun gedung Indonesia sejahtera itu ada di tangan kita semua, lengkap dengan segala persoalan di dalamnya. Termasuk persoalan mafia negara ini.

Sukabumi, 06 Januari 2019.
Penulis adalah Mahasiswa di salahsatu Perguruan Tinggi Sukabumi. Dan aktif di Organisasi KAMMI Sukabumi sebagai Ketua Umum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *