Semarang (BNNews) – Ribuan mahasiswa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi se-Kota Semarang dan sekitaranya tumpah di depan kantor DPRD Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019) siang.
Memakai jas kebesaran masing-masing perguruan tinggi, mereka menyuarakan beberapa tuntutan dengan dipimpin seorang koordinator aksi disertai ratusan poster yang bertuliskan berbagai tuntutan.
Sepanjang Jalan Pahlawan Kota Semarang pun dipadati massa.Tak puas berorasi di atas armada mobil, puluhan mahasiswa nekat menaiki pintu gerbang utama Kantor DPRD Jateng di wiyalah Gubernuran Jawa Tengah.
Perwakilan orasi dari Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Erlina (22) menyampaikan selain dari mahasiswa, para massa juga terdiri dari berbagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Semarang.
“Kami bersama di sini untuk menyuarakan apa yang menurut kami tidak adil,” jelas Erlin.
Sejak pukul 09.00 WIB, massa terlihat semakin bertambah memadati Jalan Pahlawan.
Mereka membawa pocong-pocongan, keranda jenazah, dan spanduk.
Koordinator Aksi dari Aliansi Semarang Raya, Cornelius Gea mengatakan, “aksi rakyat turun ke jalan lawan oliharki koruptor reformasi” sebagai bentuk seruan kepada DPR dan juga pemerintahan Indonesia.
Mereka menyuarakan 7 tuntutan yakni agar DPR RI membatalkan draft RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan juga mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.
Menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air, menuntut Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada korporasi pembakar hutan, menuntut Kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis Papua, pejuang HAM dan bertanggung jawab atas pemulihan nama baik setiap aktivis dan menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua.
Menuntut Pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa layanan kesehatan BPJS yang baik dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia.
Menuntut Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini.
Serta menuntut pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis, gratis dan transparan dalam keuangannnya, menghentikan komersialisasi pendidikan yang mengakibatkan akses pendidikan semakin sulit diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengangkat guru honorer golongan K2 menjadi PNS dan atau PPPK, dan memoratorium kebijakan PPG bagi lulusan LPTK.
“Menurut kami satu-satunya cara ya aksi turun ke jalan, menuntut Presiden Joko Widodo bertanggungjawab.
Kalau misal (nanti) presiden tidak merespon, tidak menutup kemungkinan massa akan ke Jakarta secara serentak. Hari ini sebagian massa sudah bergerak ke Jakarta ikut serta menyuarakan tuntutan,” pungkasnya.(andre/R.1820).
