Reporter : Adiyatama
Kebumen ~ Jawa Tengah
BN News || Kebumen~
Buruknya infrastruktur pada titik tertentu di kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, mengundang perhatian publik serta masyarakat luas, hingga Viral di media sosial baik Facebook maupun grup Whatsapp Media Online, cetak dan streaming. Rabu, (06/04/22).
Akibat jalan yang rusak banyak pengendara mengalami kecelakaan, bahkan pernah terjadi 2 truk tronton mengalami amblas dan menutupi akses jalan guyangan-petanahan ( kapasitas 3C ) hingga beberapa hari.
Sujud Sugiarto, S.H., selaku Ketua DPP Patriot Nusantara (PN) Kebumen bersama beberapa Anggotanya, Mendatangi kantor Dinas PUPR Kebumen, Jl. Sarbini Kebumen Sekira pukul 10.30 WIB, hingga usai.
“sejauh pelayanan dan kinerja dinas PUPR Kebumen dalam menangani permasalahan kerusakan jalan, yang menjadi tugas dan tanggung serta wewenang dinas PUPR kebumen. Bagaimana tahapan uji Kelayakannya dari segi material, hingga Uji Laboratorium yang baik dengan mengambil sempel secara langsung dari titik pekerjaan, bukan sekedar bahan uji Labnya yang ditunjukan / di sediakan oleh Pemborong / Pemenang Lelang.
Diruang rapat, Kepala Dinas PUPR Kebumen Haryono Wahyudi, ST., MT., Menyampaikan setiap pekerjaan infrastruktur yang ada, Dinas PUPR sudah sesuai aturan memenuhi syarat dan ketentuan Umum pembangunan hingga Uji Lab di semarang.Namun ada beberapa Faktor yang mempengaruhi Infrastruktur cepat rusak. Beberapa penyebab di antaranya unsur Alam, Beban Muatan melampaui batas, proses dan Pengerjaan, ” jelas Wahyudi.
Selain itu, “Wahyudi mengatakan Perawatan jalan yang dilakukan oleh kami dinas PUPR Kebumen sudah maksimal. Minimnya sarana /personil untuk pengawasan sekabupaten Kebumen. saat ini ada pengalihan fungsi yaitu pada pihak ke-3, karena masyarakat pun diperbolehkan untuk ikut mengawasinya. Dalam hal pengawasan bukan merupakan kewenangan dari dinas lagi. menanggapi keluhan masyarakat perihal perawatan ruas jalan yang berlubang kami selaku Dinas mengucapkan terimakasih. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik.
Terkait tambalannya jauh lebih tinggi dari badan jalan itu terjadi karena dinas PUPR belum memiliki Alat sejenis mini fibri /Baby Roller yang fungsinya untuk meratakan aspal. Jadi walaupun ketinggiannya melebihi permukaan jalan, dengan di laluinya kendaraan lama-lama bentuk tambalan akan rata dengan sendirinya, “terangnya.
Atas pernyataan Kadin PUPR, Sujud mengajak Dinas PUPR Kebumen melakukan Uji Lab di tempat yang berbeda.Guna membuktikan bahwasannya pembangunan Infrastruktur jalan Aspal dan rabat beton sudah layak dan sesuai SOP apa hanya sekedar pengakuan (formalitas)
Berharap kepada Dinas PUPR kabupaten Kebumen, perbaiki Kinerjanya sesuai peraturan juknis dan juklak, memahami regulasi dan tupoksinya. Mampu bertanggung jawab dan konsekwen mengemban amanah sumpah jabatan. Bila perlu ambil langkah Tindakan Tegas, jika ada oknum melakukan kecurangan dan terindikasi korupsi segera lakukan tindakan hukum.
Melihat adanya fakta serta adanya tinjauan secara real dilapangan, dengan spesifikasi dan karakterisitik pembangunan infrastruktur yang cepat rusak dan tidak bisa bertahan lama (maks 1 tahun sudah rusak) patut diduga ada konspirasi dan permainan antara pemenang tender, bisa jadi dugaan main mata antara pelaku pemborong dengan tim ceklis bahkan dari Dinas terkait supaya pengerjaannya tetap lolos, dianggap selesai dengan kualitas baik dan sempurna, sebagai dasar penghitungan pengajuan pencairan dana pagu sesuai tender lelangnya.
Bahkan kami Mendapati kondisi dilapangan, ada jalan baru 3 bulan sebelum adanya provisional hand over (PHO) kondisi aspal sudah rusak dan mengelupas (degradasi), hair crack bahkan aligator crack, dibeberapa ruas jalan. Dalam pekerjaan pengaspalan dengan mutu kekerasan fs 45 (setara dengan k400) seharusnya tidak ada hair crack, namun, ternyata banyak sekali didapati crack dan tak ada groing treatment, grouting injection (tidak sesuai standar kelayakan pekerjaan).
Secara spesifikasi kurangnya fungsi pengawasan dan pembuktian terbalik artinya akan tampak lebih jelas bahwa lemahnya evaluasi, serta controling dari pihak pejabat pembuat komitmen (bowheer/PPK) hingga kebawah. “pungkas sujud.
