BN NEWS, JAYAPURA | Ketua LSM Permata Bunda Korlina Taime, S.Pd., Kabupaten Jayapura dalam Konferensi Pers bersama Ketua ASBS (Aliansi Sentani Bersatu Sejahtera) , sekaligus Sekertaris FPK Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura, John Maurids Suebu.
“14 kampung adat di kabupaten Jayapura Provinsi Papua telah diakui oleh negara, ini sangat baik sebagai pintu masuk, kami mengajukan kandidat kami dari suku Ifar besar Habel Taime. Sudah cukup kami dipimpin oleh wilayah suku lain di Jayapura yang dimenangkan secara politik, namun tidak ada kontribusi lainnya,” ucap Korlina Taime kepada reporter Bela Negara News.
“Negara harus mendengar dan mengakomodir pernyataan sikap kami, sebab kontribusi kami orang Ifar besar adalah lahan tanah dan air kami sudah cukup negara mengambil keuntungan dari operasional bandara udara Sentani diatas tanah leluhur kami,” sambungnya.
Pada tahun 2021 dari hasil pantauan kami sekitar 88.041 penumpang dan 4.105 pergerakan pesawat udara yang datang maupun yang berangkat saja tercatat 3.473 pesawat terbang, meningkat di tahun 2022 sebanyak 37 persen baik pesawat yang datang maupun yang berangkat naik hingga 18 persen jika dibanding tahun 2021, lalu apa dampak dan manfaat bagi kami pemilik hak Ulayat sebagai implementasi dari undang- undang yang berpihakan kepada kami rakyat kecil dalam bentuk CSR.
Masih menurutnya, “Lahan tanah dan air kami cukup luas jika dibanding suku lain disekitar bandara sentani. Yang direbut Amerika serikat sejak 22 April 1944 dan tanggal 20 Oktober 2022 bandara udara Sentani dirubah namanya menjadi Theys Hiyo Eluay, secara kultur pemerintah telah dengan sengaja menghentikan semua aktifitas kami warga masyarakat kecil suku Ifar besar dan suku yang bersebelahan dengan kami untuk berburu, berkebun ditambah lagi pelebaran lahan picu hinga ke kawasan danau tempat kami mencari ikan, sudah tidak memungkinkan kami mencari nafkah guna melangsungkan keturunan kami,” sambungnya.
Kesempatan ini sebagai ketua LSM PB bersama rekan- rekan dari ASBS, dan FPK akan meminta kontribusi negara terhadap suku kami, negara tidak serta merta mengambil hak Ulayat kami lalu melunasi dengan melakukan ganti rugi. Negara seyogyanya memberikan bantuan berupa CSR secara berkelanjutan kata ketua LSM PB.
“Kami sudah membentuk tiem guna melakukan audensi dengan pejabat negara bapak menteri dalam negeri dan bapak Jokowi presiden RI,” pungkasnya. (Hopni AY)
