Reporter : Hopni AY
BN NEWS, JAYAPURA | | Aliansi Sentani Bersatu, Sejahtera (ASBS) dan Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) menggelar rapat resmi yang di laksanakan di kediaman Ketua ASBS Jhon Maurids Suebu. Bertempat di Sekretariat Kampung Ifar Besar, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura Sabtu (11/3/2023)
Dalam Konferensi Pers, reporter BN News bertanya dalam perihal temuan atau sampel apa yang ditemukan sebagai bahan dan fakta data yang bisa meyakinkan masyarakat pada umumnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat?
“Jhon Maurids Suebu menjelaskan baik wilayah Aliansi ada 3 yang digabung jadi satu, Danau Satu, Ikan Satu Kelapa Satu, Tomako Batu, Satu Manik Manik dan punya Satu Budaya, di bentuk agar masyarakat Sentani harus bersatu sebab secara global, adat kita sudah terkikis secara perlahan dan sudah tidak berpihak kepada masyarakat Suku Sentani. Kasus yang ditemukan seiringnya dengan waktu berjalan Sumber Daya Alam kita sagu kelapa, Ikan kita semakin hari terkikis dan hampir habis (punah) dan wilayah Adat Suku Sentani memberikan kontribusi yang besar sekali kepada negara,” jawab pak Jhon Maurids Suebu kepada reporter BN News.
“Dari UNCEN Burawai maka kita seluruh masyarakat harus bersatu untuk melihat dan mendorong agar persoalan yang kami alami, tidak seperti yang dahulu kala, itu harus diperhatikan oleh negara, dan dalam Aliansi kami sendiri punya perempuan, ada anak-anak dan ada juga pemuda, ada pendidikan mengenai kesehatan dan kami juga mendorong kepada masyarakat untuk memberikan warning kepada pemerintah sebagai contoh APBD yang tidak transparan kepada masyarakat, maka kami lakukan audiensi. Kami sepakat untuk demonstrasi dan kami sudah bergerak dari tahun 2020 sampai sekarang 2023, dan aksi terakhir kami tanggal 22 bulan Februari 2022 kami mendesak pemerintah dalam hal ini bapak Pejabat Sementara (PJS) untuk membuka diri dan ruang untuk menghadirkan BPK dan KPK untuk mengaudit keuangan,” lanjutnya.
“Kita lakukan ini karena kita berpihak kepada rakyat, maka perlu bapak PJ untuk membuka diri untuk menghargai kami secara khusus masyarakat Sentani. Maka hari ini kami sudah bersama dengan bapak Habel Taime, SE.,MM., Ingin mendorong pak Habel Taime sebagai kosong satu Calon Bupati yang akan kami usung untuk melihat semua persoalan keluhan masyarakat supaya jangan terulang lagi di kemudian hari, dari sisi usia kami sangat mendukung bapak Habel Taime barangkali bisa seperti Bupati lalu bapak Habel Melkias Suae, Sehingga harus ada proteksi dari negara dan Pemerintah Daerah untuk selalu mengakomodir dan berpihak penuh perkembangan dari masyarakat asli sehingga tidak terjadi hal yang merugikan,” sambungnya.
Bicara Tentang Esensinya Wilayah Adat, masih tanya reporter BN News melihat bawah kebijakan Pemerintah Daerah ini lemah tidak berpihak ke rakyat menurut bapa langka apa yang dilakukan sehingga pengelolaan aset – aset dari tanah Jayapura dapat dipertahankan keasliannya?
“Seperti tadi saya sudah disampaikan bahwa tidak ada cara lain Habel Taime ini menurut kami seorang yang cocok untuk dipilih yaitu Habel Taime, misalnya gunung Siklop sekarang rawan bencana mudah sekali terjadi longsor kalau hujan sekarang warga tidak akan tidur akan selalu waspada maka kami melihat tindakan pemerintah dalam hal ini Pemda tidak bisa memberikan solusi terbaik langka pemerintah untuk menciptakan rasa nyaman kepada masyarakat itu tidak ada, contoh lain hak-hak adat, rumah sakit dan sekolah banyak yang belum memiliki sertifikat yang sah oleh pihak Pemda tetapi pembangunan tetap berjalan di saat masyarakat menuntut hak tidak pernah ditanggapi oleh pihak Pemda,” jawabnya.
“Uang ini kan uang dari Pemerintah Pusat dianggarkan untuk membangun tetapi penyelesaian tanah lokasi kepada masyarakat hak Ulayat nya tidak diselesaikan, maka saya melihat ini sangat bahaya sekali tindakan yang dibuat oleh Pemda terhadap kami masyarakat pemilik hak Ulayat. Karena status tanah ini belum jelas,” menurut pak Jhon Maurids Suebu.
“Kemudian Dusun kami yang besar di ambil hak kami banyak yang diambil tapi,,? Tidak ada keberpihakan kepada kami, lapangan pekerjaan pun demikian Bandara Sentani itu ada di wilayah adat tiga kampung, Ifar Besar Sere Yompi Tengah, tetapi yang bekerja di bandara kurang sekali anak-anak kami masyarakat pemilik hak Ulayat, tidak bisa,,,!!! apakah harus dengan cara kita ribut?, seharusnya negara, Pemerintah Daerah sudah harus tau cara yang terbaik bagi anak-anak kami itu seperti apa harus kasih kesempatan mereka juga bisa berpeluang bekerja. Sebab tempat ini dulu (bandara) tempat dulu kami berburu, berkebun, cari makan, sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah untuk pembangunan bandara. Seharusnya pemerintah harus memikirkan kesejahteraan kita dan anak cucu kita untuk bisa berpeluang bekerja di bandara,” tegas Jhon Maurids Suebu.
“Seharusnya pemerintah mendorong untuk ke DPR untuk diputuskan dan dibuat dalam Perda, tetapi prosedur ini tidak dilakukan, apakah pemerintah tidak paham atau ada pembiaran, maka melalui forum resmi ini kami punya tekad bulat untuk mengusung pak Habel Taime maju dengan jalur independen yang akan menjawab keluhan masyarakat asli Jayapura. Menurut pemahaman kami partai politik ketika kami mengusung calon pemimpin kami pasti dia waktunya akan habis hanya untuk memikirkan kesejahteraan partai pengusungnya dulu. Oleh karena itu kami sudah melalui kajian dan kami sudah putuskan untuk gunakan jalur independen, pimpinan kita masyarakat asli Jayapura yaitu bapak Habel Taime, SE.,MM., sebab sudah hampir sepuluh tahun tidak ada pembangunan pegunungan,” sambungnya.
“Saya pernah kawal semen bahan bangunan dan pembangunan di pegunungan itu sangat luar biasa, saya menganggap ada sebuah sistem yang sengaja dibuat untuk tidak berpihak pada kita wilayah Kota Jayapura. Maka itu kami sudah bertekad apapun resikonya kita akan tempuh jalur independen, berarti kebijakan sangat tumpul kepada masyarakat asli Jayapura, sehingga harus ada tindakan yang tegas kepada Pemerintah Daerah, karena lalai dan kami tetap pertegas seorang kandidat kami pak Habel Taime, akan kami usung lewat jalur politik independen,” bebernya.
Mengenai dampak lingkungan di area bandara, apakah ada temuan sampel dari dampak pencemaran penerbangan pesawat?
“Menurut diskusi lepas, kami itu belum ada MoU dari kementrian yang mencatat bahwa kepemilikan bandara Sentani Jayapura masih murni milik kami, hak tanah adat hak Ulayat. Kami masyarakat Jayapura sebab belum memiliki sertifikat tetap, sehingga Pemda dan Dinas Perhubungan tidak mampu mengelola untuk mensejahterakan hak atas tanah kami,” ucapnya.
Selanjutnya pak Jhon Maurids Suebu meminta tindakan tegas dari Pemerintah Pusat dalam hal ini di Jakarta bapak Presiden RI dan seluruh jajaran Kementerian Istana Negara Indonesia untuk membuat tekanan dan tindakan tegas terhadap Pemerintah Daerah. Kami masyarakat asli memberikan mosi tidak percaya kepada kebijakan Pemerintah Daerah wilayah kami Jayapura. Maka solusi kami jalan satu-satunya harus politik independen sebab menurut saya yang mengatur negara hanya 2 yaitu politik dan ekonomi.
Berarti di sini ada celah, apakah dari Pemerintah Daerah ada atau membuat satu lembaga atau wadah yang mengelola dana hibah ini atau tidak?
“Tidak ada, padahal asetnya ini besar ada kendaraan roda dua dan roda empat padahal ada ahli-ahli bidak dalam negara yang bisa mengatur hal ini, jadi masyarakat yang sakit tetap sakit yang bodoh tetap bodoh,” jawab Jhon Maurids Suebu.
“Berarti melalui forum resmi ini menyatakan sikap bawah terjadi krisis kepimpinan maka kami telah memutuskan lewat forum ini bahwa pak habel taime se, mm. akan kami usung lewat jalur politik independen tekad kami apapun resikonya kami siap hadapi, ” tegas pak Jhon Maurids Suebu sebagai Ketua ASBS Aliansi Sentani Bersatu.
“Jadi Pemerintah Pusat harus merespon keputusan Forum Resmi kami ini, begitu juga dana kampung satu milyar dua ratus juta tidak tersalurkan kepada masyarakat asli yang di terima paling sedikit 700 sampai 500 juta. Maka saya meminta Pemerintah Pusat mengutus Tim KPK untuk mengecek setiap kepala kampung yang mengelola dana tersebut, sebab laporan dana APBD beda dengan yang diterima masyarakat padahal ada dana hibah dan dana silfa begitu besar dan harus ditingkatkan dananya sebab populasi penduduk makin bertambah dari 1 milyar 2 ratus juta harus ditambah. Kita sudah 12 kali demo menuntut transparansi keuangan, tapi tidak ditanggapi dengan baik sampai saat ini dan sangat wajar masyarakat harus tahu keuangannya sebab kedaulatan ada di tangan rakyat masyarakat pada umumnya khususnya kami masyarakat Sentani Jayapura bahkan di tahun ini tidak ada Musrembang dan masyarakat sudah kecewa percuma kita pertemuan bahas dana tapi tidak sesuai dengan yang selayaknya kita terima sebagai hak kami-kami,” papar Jhon.
“Makanya kami minta politik independen supaya dana dari pusat bisa langsung tersalurkan dan akan di kawal bersama pimpinan dan masyarakatnya sehingga ada rasa keadilan bagi kami masyarakat asli Jayapura. Melalui forum resmi ini kami menyatakan pemerintah gagal, kami mendukung terus turunnya Tim KPK untuk mengecek langsung keabsahan dana dan masyarakat sekaligus standar penggunaannya,” sambung Jhon melanjutkan perannya.
Diakhir dengan tegas ketua ASBS dan Juga Beliau Sebagai Sekretaris FPK Forum Peduli Kemanusiaan Kabupaten Jayapura Jhon Maurids Suebu meminta pemerintah pusat untuk mendorong keputusan forum resmi ini dengan menggunakan kendaraan politik independen dan sosok figur kami adalah bapak Habel Taime, SE., MM., hanya jalur independen yang akan mengobati perasaan masyarakat asli Jayapura.
