BN NEWS || Jakarta – Perkembangan organisasi profesi Jaksa tidak terlepas dari perkembangan kedudukan institusi Kejaksaan itu sendiri. Pada masa kemerdekaan, Kejaksaan dibentuk berada dalam lingkup Departemen Kehakiman, selang 15 tahun kemudian, tepatnya 22 Juli 1960 Kejaksaan menjadi departemen yang terpisah atau mandiri.
Begitu juga dengan perkembangan wadah organisasi profesi Jaksa pada saat itu yang bernama Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA). Setidaknya PERSADJAs telah mengadakan kongres sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Kongres PERSADJA I dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 1951, Kongres
PERSADJA II dilaksanakan di Bandung pada tanggal 10-12 Mei 1953 dan Kongres PERSADJA III dilaksanakan di Semarang pada tanggal 7-9 Agustus 1955.
Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) menjadi cikal bakal lahirnya Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA) tahun 1993, yang mana saat itu sejumlah tokoh Jaksa Senior yang diprakarsai oleh Bapak SUHADIBROTO mengambil inisiatif untuk membentuk organisasi profesi Jaksa yang menjadi wadah berhimpun bagi para Jaksa.
Dalam Musyawarah Nasional para Jaksa yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 1993, peserta Rapat menyepakati membentuk organisasi Persatuan Jaksa Republik Indonesia disingkat PERSAJA.
Seiring perjalanan waktu mengemuka usulan sejumlah anggota PERSAJA untuk mengadakan pembaruan organisasi sebagai respon atas tuntutan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penegakan hukum, maka
diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PERSAJA di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2009 yang melahirkan dua poin penting, yakni pertama mengubah nama Persatuan Jaksa Republik Indonesia (PERSAJA)
menjadi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan kedua mengubah AD/ART Organisasi Profesi Jaksa.
Perubahan nama PERSAJA menjadi PJI tidaklah
mengubah secara fundamental asas dan tujuan organisasi. Melalui Musyawarah Nasional PJI di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2014, ditetapkan tanggal 15 Juni 1993 sebagai hari lahirnya PJI, sebagaimana lahirnya PERSAJA yang merupakan organisasi profesi Jaksa yang pertama.
Selanjutnya dalam rangka mengembalikan khittah dan kejayaan PERSAJA pada era tahun 1950-an, yang saat itu bernama PERSADJA (Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia), melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2022 di Jakarta, kembali dilakukan
perubahan nama organisasi Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) menjadi Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA).
Selain itu, dalam MUNASLUB tersebut juga ditetapkan tanggal 6 Mei 1951 sebagai hari lahir PERSAJA dan perubahan lambang PERSAJA.
Dengan melihat sejarah, terdapat beberapa kiprah dan perjuangan yang ditorehkan PERSADJA, antara lain :
1. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kali momen Persatuan Djaksa-Djaksa Seluruh Indonesia (PERSADJA) memberikan dukungan secara terbuka untuk tetap mempertahankan kepemimpinan R. Soeprapto sebagai Jaksa Agung yaitu tahun 1954, 1957, dan 1958;
2. Pada bulan Juli 1951, PERSADJA menghendaki adanya penyesuaian dan
penghargaan terkait gaji dan golongan para Jaksa. Akhirnya pada bulan Oktober 1955 perjuangan PERSADJA tersebut dikabulkan oleh pemerintah dengan menempatkan kedudukan Jaksa sama dengan kedudukan Hakim;
3. Pada tahun 1956, PERSADJA menolak suatu rencana yang akan menempatkan kedudukan Jaksa Agung di bawah kewenangan Menteri
Kehakiman. PERSADJA menghendaki agar kedudukan Jaksa Agung ditetapkan oleh konstituante mengingat kedudukan Jaksa Agung merupakan salah satu pokok negara.
4. Pendirian dan perjuangan PERSADJA dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan, menjadi inisiatif atau ide pembentukan wadah ikatan hakim pada tahun 1951 di Surabaya dan Semarang yang menjadi cikal bakal lahirnya
Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) saat ini.
Dari catatan sejarah tersebut, dapat dilihat bagaimana PERSADJA hadir dalam menjaga marwah institusi Kejaksaan Republik Indonesia sekaligus juga untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian Jaksa dalam pelaksanaan tugas luhur nan mulia sebagai pengawal kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta berpegang teguh pada sumpah jabatan dan Tri Krama
Adhyaksa.
