BN NEWS I ACEH TENGAH – Pasca pelantikan Mualem – Dek Fadh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Kemarin, (12/2), berbagai polemik terkait ketidak profesionalan pihak penyelenggara acara pelantikan tersebut bermunculan.
Yang paling mencolok dan banyak membuat masyarakat kecewa terhadap pihak penyelenggara adalah keridak profesionalan panitia dalam menyebarkan undangan kepada masyarakat, timses, tim pemenangan dan juga tokoh-tokoh pendukung keras yang seyogyanya wajib diundang untuk mengikuti prosesi pelantikan tersebut.
Kekecewaan ini disampaikan oleh Sekretaris Forum Masyarakat Bersatu, salah satu Tim Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Abrar Syarif.
Kkepada BNnews.com Abrar mengaku kecewa dan kesal atas keridakprofesionalan pihak pelaksana acara pelantikan Mualem – Dek Fadh yang dalam ini dianggap adalah Sekretaris Dewan DPRA.
“Sebagai bagian dari Tim pemenangan Mualim – Dek Fad, saya sangat kecewa karena tidak dapat masuk ke ruangan Sidang Istimewa Gedung DPRA dalam rangka prosesi pelantikan Gubernur Aceh terpilih priode 2025 – 2030 kemarin,” ujar Abrar, Kamis, (13/02/25).
Abrar juga sangat menyanyangkan karena undangan prosesi pelantikan ini tidak menyebar merata,
Parahnya lagi, lanjut Abrar, hampir ribuan orang dari bagian tim sayap pemenangan Mualim – Dek Fad yang berasal dari berbagai kabupaten tidak dapat memasuki area pelantikan padahal didalam gedung tampak masih banyak kursi yang masih kosong.
“Ini kan konyol, sangat ketara ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi tim pemenangan Mualim – Dek Fad masuk ke ruangan menyaksikan prosesi pelantikan beliau,” ungkap Abrar.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bahwa tamu yang berasal dari Tim Pemenangan, jumlahnya cuma bisa dihitung dengan menggunakan jari tangan.
“Kami melihat, malah yang mendapat undangan adalah orang-orang yang tidak berkepentingan dari berbagai kalangan, seperti pengusaha dan pihak lain yang dianggap tidak berpengaruh dah berkontribusi dalam proses pemenangan, malah mendapat tempat VIP didalam ruangan Sidang Istimewa tersebut, hal ini tentu saja sangat mengecewakan kami,” imbuhnya.
Dengan melihat rangkaian acara tersebut, lanjut Abrar, ia menilai Budget untuk penyelanggaraan kegiatan pelantikan gubernur ini tidak sesuai dengan peserta yang hadir.
“Dan ada dugaan pihak panitia penyelenggara yang dalam hal ini adalah “SEKWAN” terindikasi menjual undangan kepada orang-orang tertentu yang tidak berkepentingan untuk hadir dalam acara pelantikan Mualim ini,” ujar Abrar.
“Menyikapi persoalan tersebut, kami meminta agar pemerintah Aceh meng EVALUSI SEKWAN DPRA dan pihak-pihak yang terkait dengan peroses penyelenggaraan pelantikan Gubernur Aceh ini,” pinta Abrar.
Ama Robby
