BN News. Banyumas || Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) menggelar Sosialisasi Peran Serta Masyarakat dalam Promosi Pariwisata Daerah, Selasa (16/12/2025), bertempat di Hotel Moro Seneng, Baturraden, Banyumas. Kegiatan ini melibatkan ratusan pelaku usaha hotel, restoran, penginapan, dan sektor pendukung pariwisata di wilayah Banyumas.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), serta pelaku usaha pariwisata dalam meningkatkan kualitas promosi dan pengelolaan pariwisata daerah yang berkelanjutan.
Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars PHRI dan doa, dilanjutkan sambutan dari Ketua BPC PHRI Kabupaten Banyumas, dan Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas.
Kepala Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, Drs. Setia Rahendra, M.Si., yang kehadiranya diwakili oleh Bahrudin, S.E, M.Si sebagai Kepala Bidang Pariwisata dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memajukan sektor pariwisata daerah.
“Promosi pariwisata tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan langsung pelaku usaha dan masyarakat agar pariwisata Banyumas berkembang secara berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi yang merata,” ujarnya.
Ketua BPC PHRI Kabupaten Banyumas, Irianto, menyampaikan bahwa PHRI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam promosi pariwisata.
“PHRI memiliki peran strategis dalam memasarkan destinasi dan produk pariwisata, membina anggota agar meningkatkan kualitas layanan, serta menjalin kerja sama lintas sektor untuk menciptakan iklim usaha pariwisata yang maju dan berkelanjutan,” jelas Irianto.
Paparan utama disampaikan oleh Totok Sutrisno, Pengurus BPC PHRI Kabupaten Banyumas, yang mengangkat tema “Peran Strategis PHRI dalam Promosi Pariwisata Daerah melalui Tourism and Sustainable Transformation.”
Ia menekankan bahwa pembangunan pariwisata harus berlandaskan prinsip keberlanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya.
“Pariwisata berkelanjutan bukan hanya tren, tetapi keharusan. Industri pariwisata harus melindungi lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang,” kata Totok Sutrisno saat pemaparan.
Dalam pemaparannya, Totok juga menguraikan berbagai regulasi pendukung, di antaranya UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021, serta kebijakan nasional terkait destinasi pariwisata berkelanjutan, green hotel, dan green homestay.
Selain itu, ia memaparkan data kunjungan wisata Banyumas tahun 2025 periode Januari hingga Oktober yang mencapai 2.460.592 wisatawan nusantara dan 574 wisatawan mancanegara, dengan total pendapatan sektor pariwisata sebesar Rp23,74 miliar.
“Angka ini menunjukkan potensi besar pariwisata Banyumas, yang harus dikelola dengan kualitas layanan dan promosi yang semakin baik,” tambahnya.
Sesi berikutnya diisi dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha, pengawasan, dan sanksi administratif pada perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata. Materi disampaikan oleh Andri Susanto, SH, MH, Bidang Hukum BPC PHRI Banyumas.
Andri menjelaskan bahwa regulasi tersebut menjadi payung hukum baru bagi pelaku usaha pariwisata agar menjalankan usaha secara legal dan profesional.
“Permen ini mengatur standar usaha, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif. Pelaku usaha wajib memahami klasifikasi KBLI dan tingkat risiko usahanya agar terhindar dari sanksi hingga pencabutan izin,” tegas Andri Susanto.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, yang membahas tantangan serta peluang promosi pariwisata Banyumas di era digital dan menuju pariwisata berkualitas serta ramah tamah, sambil menikmati makan siang bersama.
Melalui kegiatan ini, Dinporabudpar Kabupaten Banyumas berharap tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah, PHRI, dan pelaku usaha dalam mendorong promosi pariwisata daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
(Kontributor : Djarmanto-YF2DOI//Warto)
