BN News. Jakarta || Peserta Pelatihan Paralegal LBH Madani Berkeadilan Indonesia Kelurahan Cilandak Barat dan Lebak Bulus yang diinisiasi Yayasan Panti Nugraha (YPN), didukung Childfund bekerjasama dengan LBH Madani Berkeadilan Indonesia mengunjungi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, berlokasi di Jalan MT. Haryono No. 24, Jakarta Timur, Senin (20/02/2023).
Kedatangan peserta diterima oleh Koordinator Bantuan Hukum Masan Nurpian beserta tim. Kunjungan ini menjadi bagian dari aktualisasi diri dari Peserta Pelatihan Paralegal untuk mendapatkan sertifikasi Paralegal yang di sahkan BPHN. Peserta dan pendamping memperkenalkan diri dan giat aktivitas yang mereka kerjakan selama ini di wilayah kelurahan masing-masing yang berhubungan dengan anak.
Mewakili tuan rumah Masan Nurpian memulai acara dengan memaparkan profil BPHN beserta kebijakan/produk hukum nasional yang dihasilkan dari masa ke masa. Menurutnya, keberadaan BPHN sebagai lembaga negara sangat strategis sekali karena semua produk hukum ada di lembaga ini.
BPHN sempat diwacanakan terpisah dari Kemenkumham sebagai lembaga yang langsung dibawah koordinasi Presiden. Namun wacana tersebut tidak terwujud dengan mempertimbangkan posisi strategi BPHN sebagai penyeimbang DPR dalam hal regulasi. Selanjutnya, Direktur LBH Madani Berkeadilan Indonesia Dedi Ali Ahmad yang memperkenalkan lembaganya yang berkecimpung di bantuan hukum bagi warga miskin dan kaitannya dengan Pelatihan Paralegal yang digelar pada tanggal 19, 20, 21 Desember 2022 lalu.
Menutup sesi perkenalan Samsul Bahri sebagai inisiator Pelatihan Paralegal memperkenalkan Yayasan Panti Nugraha (YPN) dengan berbagai kegiatannya terkait pendampingan anak yang terdokumentasi dalam video singkat yang menampilkan kegiatan kelembagaan YPN bersama Pemerintah Daerah dan anak-anak yang mereka dampingi.
Pada kesempatan ini para calon Paralegal mengucapkan rasa terimakasih bisa diterima dan berdiskusi santai dan bertanya tentang paparan kasus-kasus hukum yang sedang terjadi saat ini seperti pernikahan dini yang marak dalam pemberitaan media massa.
“Masalah ini terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat,” Ucapnya Eva salah satu calon paralegal.
“Di sarankan untuk diselenggarakan Penyuluhan Hukum di masyarakat yang difasilitasi LBH Madani agar masyarakat bisa tercerahkan dengan kasus pernikahan dini tersebut,” Kata Masan Nurpian Koordinator Bantuan Hukum BPHN dalam menanggapi paparan kasus dalam diskusinya.
“Yang penting dalam keperalegalan adalah peningkatan kapasitas knowledge kemampuan paralegal dalam membangun kapasitas kemampuan dan ke dalam advokasi ditingkat masyarakat. Dan kita ke BPHN ini dalam bentuk membangun dukungan eksistensi paralegal,” Ucapnya Dedi Ali Ahmad Pimpinan LBH Madani Berkeadilan Indonesia.
Jelang sore diskusi semakin menarik ketika salah satu peserta yang juga tokoh masyarakat kelurahan bercerita dan pemahamannya tentang kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat serta harapannya pemerintah lebih memperhatikan para pejuang-pejuang hukum di masyarakat. Para peserta juga berharap sertifikasi Paralegal bisa segera mereka peroleh.
(Sumber : BP-LBH Madani//Rep : Suyatno)
