BN NEWS | Pandeglang, 3 Juni 2026
Kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di wilayah Kecamatan Sumur akhirnya disuarakan secara terbuka. Organisasi Kemasyarakatan Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) mendatangi Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang untuk menyampaikan sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan pelanggaran etika oleh seorang oknum bidan hingga berbagai keluhan terkait fasilitas dan pelayanan di Puskesmas Sumur.
Dalam audiensi yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026), BPPKB mendesak Dinas Kesehatan agar tidak menutup mata terhadap laporan masyarakat dan segera mengambil langkah tegas terhadap oknum bidan yang diduga telah melontarkan pernyataan yang dianggap merendahkan serta menyinggung profesi LSM dan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Pandeglang.
Ketua DPAC BPPKB Kecamatan Sumur, Aceng, menegaskan bahwa persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak dasar masyarakat.
“Kami datang membawa aspirasi dan keluhan masyarakat. Banyak masukan yang kami terima terkait pelayanan kesehatan yang dinilai masih jauh dari harapan. Kami meminta Dinas Kesehatan tidak hanya mendengar, tetapi juga segera bertindak,” tegas Aceng.
Tak hanya persoalan dugaan pelanggaran etika, BPPKB juga menyoroti kondisi pelayanan kesehatan yang dinilai masih memerlukan banyak pembenahan. Mulai dari ketersediaan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, hingga sarana pendukung lainnya yang dianggap belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir Kecamatan Sumur.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, H. Jaenal Mutakin, S.Kep., M.Kes., menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa Dinas Kesehatan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.
Meski demikian, BPPKB berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan semata. Ketua DPC BPPKB Kabupaten Pandeglang, Ahmad Khotib, SE, meminta adanya langkah nyata dan keputusan konkret terkait laporan yang telah disampaikan dalam audiensi tersebut.
“Kami ingin ada tindakan yang jelas. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut tanpa penyelesaian. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang profesional, beretika, dan berpihak kepada kepentingan publik,” ujar Khotib.
Menurutnya, Kecamatan Sumur merupakan salah satu wilayah strategis di ujung selatan Kabupaten Pandeglang yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah, terutama dalam sektor pelayanan kesehatan.
BPPKB menegaskan akan terus mengawal hasil audiensi tersebut. Bahkan, apabila dalam batas waktu yang telah disepakati belum ada tindak lanjut yang dianggap memadai, organisasi tersebut menyatakan siap menempuh langkah lanjutan berupa aksi massa sebagai bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.
Audiensi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat menginginkan pelayanan kesehatan yang lebih profesional, transparan, dan berkualitas. Kini publik menunggu langkah nyata Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dalam merespons berbagai tuntutan yang telah disampaikan.
(Jurnalis: Warsito)
