BN News. Jakarta || Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memimpin upacara penutupan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII (83) Gelombang I Tahun 2026 yang bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI pada Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini juga dibarengi dengan Pelantikan Calon Jaksa menjadi Jaksa setelah mereka menempuh pendidikan dan pelatihan intensif selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
Dalam amanatnya, Jaksa Agung menegaskan bahwa sumpah yang diucapkan oleh Para Jaksa baru dalam upacara pelantikan, bukan sekadar untaian kalimat seremonial belaka, melainkan sebuah ikatan suci yang mengikat batin dan moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, Negara, dan seluruh rakyat Indonesia.
Mengingat kewenangan Jaksa yang sangat luas, mulai dari kewenangan penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, maka jabatan tersebut harus dibekali dengan integritas, moralitas, dan profesionalitas yang mumpuni.
“Saya tidak butuh Jaksa yang pintar namun tidak bermoral, saya juga tidak butuh Jaksa yang cerdas tapi tidak berintegritas. Yang saya butuh adalah Jaksa yang pintar, berintegritas, dan bermoral,” tegas Jaksa Agung.
Pelaksanaan diklat kali ini juga turut meluluskan 5 (lima) peserta dari unsur TNI yang diharapkan dapat semakin meningkatkan sinergitas antar-institusi, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang tindak pidana militer maupun koneksitas yang profesional dan bermartabat.
“Sebagai Tunas Adhyaksa, Para Jaksa yang telah dilantik ini harus bersiap menghadapi regenerasi dan bertindak sebagai Agen Perubahan yang berani merubah kultur kerja koruptif, malas, dan feodal yang mungkin masih tersisa di sudut-sudut lingkungan kerja,” ucap Jaksa Agung.
Para Jaksa diinstruksikan untuk membawa nilai-nilai idealisme yang telah dipupuk selama masa pendidikan dan jangan sampai membiarkan idealisme tersebut luntur oleh arus kebiasaan buruk di lingkungan sekitar tempat tugas yang baru.
Lebih lanjut, Jaksa Agung meminta agar Para Jaksa tidak bersikap kaku dalam menghadapi realitas sosial di masyarakat. Seorang Jaksa harus memiliki intuisi hukum yang mampu menimbang nurani demi mengambil keputusan dengan berkeadilan substantif, karena keadilan sejati tidak tertulis di dalam buku atau teks undang-undang, melainkan lahir dari hati nurani.
“Peran Jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara menuntut kesiapan intelektual yang tinggi dalam menerapkan KUHP dan KUHAP baru. Mengingat tugas penegakan hukum ini berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang paling mendasar seperti kemerdekaan dan harta benda,” imbuh Jaksa Agung.
Menurutnya, kesalahaan sekecil apa pun dalam menganalisis dan menerapkan hukum dapat berakibat fatal bagi kehidupan seseorang serta merusak legitimasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, profesionalisme Jaksa harus diukur dari ketajaman argumen hukum yang ilmiah dan sistematis, serta bukan berdasarkan asumsi atau opini publik.
Hal penting lain yang menjadi sorotan Jaksa Agung di era kemudahan akses informasi ini adalah perilaku para aparatur hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan agar seluruh jajaran mematuhi Surat Jaksa Agung tentang Penegasan Pola Perilaku Bijaksana dalam Penggunaan Media Sosial dengan senantiasa memperhatikan adab, etika, dan sopan santun.
“Para Jaksa dilarang keras mengunggah konten yang mempertontonkan gaya hidup mewah atau hedonisme, terutama saat mengenakan baju dinas Kejaksaan. Sebagai role model bagi masyarakat, insan Adhyaksa wajib memperlihatkan pola hidup yang sederhana dan bersahaja dalam kehidupan bermasyarakat,” tegas Jaksa Agung
Mengakhiri amanatnya, Jaksa Agung mengingatkan bahwa jalan pengabdian yang sesungguhnya telah menanti di seluruh pelosok Nusantara, dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke.
Ia juga meminta Para Jaksa baru untuk selalu memegang teguh jiwa korsa dan menanamkan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan semangat persatuan dan konsistensi, para Adhyaksa Muda ini diharapkan dapat melangkah dengan penuh keberanian serta integritas demi menjaga marwah dan kehormatan institusi Kejaksaan Republik Indonesia.
(Seno HS)
