Jakarta (BNNews) – Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno sepakat terkait wacana kotak suara hasil Pemilu 2019 disimpan di Komando Rayon Militer (Koramil).
Sebab, menurut Sandiaga, saat ini banyak isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi sorotan, setelah secara terang-terangan mendukung paslon petahana Jokowi pada Pilpres 2019.
“Kita harus pastikan penyelenggara pemilu ini terutama perangkat desa netral. Sekarang mulai banyak statement-statement kenetralan itu mulai perlahan-lahan dengan narasi baru harus mendukung pemerintahan sekarang (calon pertahana),” ucap Sandiaga kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3/2019).
“Khawatir bahwa netralitas yang diharap, dijunjung tinggi oleh penyelenggaraan itu dan perangkat desa ini juga jadi sorotan. Kita kembalikan pemilu yang jujur dan adil, kembalikan kepercayaan masyarakat,” imbuh Sandiaga.
Camat di Daerah Tak Netral
Seperti diketahui, sebelumnya wacana penyimpanan kotak suara di Koramil datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi. Hal itu dilakukan untuk menjaga kotak suara dari potensi kecurangan.
Wacana tersebut muncul karena sejumlah pejabat di daerah khususnya para camat menunjukkan keberpihakannya kepada petahana Jokowi.
“Ada usulan dari teman-teman, kalau memang camatnya udah nggak netral, wali kota, bupatinya nggak netral, kenapa kita nggak taruh di tempat tentara saja? Supaya benar-benar kotak suara yang kardus ini aman,” ujar juru bicara BPN Andre Rosiade, Kamis (28/2/2019) lalu.
Menurut Andre, TNI adalah institusi paling netral di Indonesia saat ini.
“Kenapa harus takut ditaruh di tempat tentara? Ya bagi saya tentara yang paling netral di Republik Indonesia. Saya nggak mau komentar institusi lain. Bagi saya, tentara adalah institusi paling netral di Indonesia saat ini,” katanya.
Menurut Andre, pemerintah saat ini tidak bisa dipercaya. Mengingat, banyak kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) telah terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma”ruf Amin.
“Kita menyaksikan secara telanjang sekarang bahwa gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat-kepala desa mendeklarasikan diri mendukung Pak Jokowi. Ini menunjukkan ada Indikasi tidak netral aparatur pemerintah. Kantor camat itu kan di mana? Di bawah bupati, wali kota, bahkan di Makassar kita menemukan video viral, camat-camat yang mendeklarasikan mendukung Pak Jokowi,” tutur Andre.
“Rawan itu bukan hanya di TPS, saat orang mencoblos lalu kita hitung akan disaksikan semua orang, kalau mau curang agak sulit di situ. Nah yang rawan itu tengah malamnya, karena ini lima kertas suara yang akan dihitung kan mungkin selesai magrib, isya,” imbuhnya.
Namun, menanggapi usulan itu, KPU malah menyebut, jika mengikuti saran tersebut, maka akan ada pihak lain yang curiga lagi.
“Nanti saya simpan disana nanti ada yang curiga lagi,” kata Ketua KPU Arief Budiman, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Arief mengatakan saat ini KPU sudah memiliki gudang penyimpanan kotak suara sendiri. Dengan begitu, tertutup kemungkinan usulan itu diterima KPU.
“KPU sudah punya mekanismenya. KPU Sudah mengatur itu dan itu kita sudah jalankan sampai dengan hari ini, sudah baik dalam pemilu nasional dan pilkada semua berjalan baik-baik saja,” kata Arief.
Sumber : Teropongsenayan.com
