BN NEWS, Jakarta || Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia bersama sejumlah elemen masyarakat sipil mendapat penghadangan berlapis dari aparat gabungan TNI dan Polri saat hendak menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026). Peristiwa tersebut memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah dalam menjamin kebebasan berpendapat di ruang publik.
Ratusan mahasiswa yang bergerak dari kawasan Semanggi menuju Bundaran HI dihadang oleh sejumlah barikade aparat di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga kawasan Thamrin Nine. Pengamanan berlapis yang diterapkan membuat massa tidak dapat mencapai lokasi yang telah mereka tentukan sebagai titik penyampaian aspirasi.
Tidak hanya itu, bus yang membawa rombongan mahasiswa juga dilaporkan tidak diperkenankan melintas menuju kawasan Dukuh Atas. Langkah tersebut memicu protes dari peserta aksi yang menilai negara justru mempersempit ruang demokrasi ketika masyarakat berusaha menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan nasional.
Pihak kepolisian beralasan bahwa Bundaran HI bukan lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Aparat kemudian mengarahkan massa ke kawasan Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) atau depan Gedung DPR/MPR RI. Namun bagi para mahasiswa, pembatasan tersebut dinilai mengurangi efektivitas penyampaian aspirasi kepada publik.
Aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” itu merupakan bentuk kegelisahan mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang mereka nilai semakin berat dirasakan masyarakat. Kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, meningkatnya beban hidup masyarakat, hingga berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan rakyat menjadi sorotan utama dalam demonstrasi tersebut.
Penghadangan terhadap massa aksi juga memunculkan kritik terhadap pelibatan aparat keamanan dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa. Sejumlah peserta aksi mempertanyakan mengapa penyampaian aspirasi yang dijamin oleh konstitusi harus berhadapan dengan pengamanan berlapis yang terkesan lebih mengedepankan pembatasan daripada fasilitasi dialog.
Di tengah berbagai klaim pemerintah mengenai keterbukaan dan partisipasi publik, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat masih menghadapi tantangan di lapangan. Ketika kritik dari mahasiswa justru berhadapan dengan tembok barikade aparat, publik berhak bertanya sejauh mana ruang demokrasi benar-benar dijaga dan dihormati oleh negara.
Meski sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat, aksi berlangsung tanpa bentrokan besar dan berakhir dalam kondisi relatif kondusif. Namun substansi tuntutan yang disampaikan mahasiswa serta respons negara terhadap kritik publik diperkirakan akan terus menjadi perhatian masyarakat luas.
Jurnalis: Warsito
