Reporter : Anwar
Pesisir Selatan ~ Sumatera Barat
BN News || Pesisir Selatan~
Perlakuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan sudah melangar tugas pokok dan fungsi sebagai angota DPRD, sebab semua orang paham dan tau bahwa tugas pokok angota dewan tersebut adalah legislasi, bajeting dan pengawasan.
Tidak halnya seperti sebagian Anggota DPRD Pessel, demi mengejar hasrat keserakahan nya, angota DPRD pesisir selatan secara bersama sama mengatur dan menunjuk perusahaan jasa kontruksi untuk mengerjakan dan pokok pikiran dewan tersebut yang mana kewenangan itu adalah sepenuhnya kewenangan SKPD ( Satuan Perangkat Pimpinan Daerah) yang menjadi tangung jawab dinas terkait, akan tetapi kewenagan itu di rampas oleh angota DPRD.Rabu (23/3/2022).
Hasil komfirmasi kami dengan beberapa Angota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan mayoritas mereka menjawab dengan gamblang bahwa mereka sudah menerima uang, dan kami harus menyerahkan pekerjaan pokir kami ini kepada rekanan yang telah memberi kami uang,” ungkapnya dengan nama dirahasiakan.
Ada juga beberapa Anggota DPRD dia menganggarkan Pokirnya ke Dinas terkait, dia tidak tau menahu, yang jelas program usulannya terealisasi, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat pemilihannya.
Menurut kepala bidang ( kabid) yang enggan disebutkan namanya ditemui di ruangannya mengatakan, ” membenarkan bahwa pokir DPRD Pessel sudah ada rekanan nya di tunjuk oleh angota Dewan, dalam bentuk pengadaan lansung, bahkan satu paket pun dana pokir angota dewan ini tidak di beri ruang kami menunjuk nya, padahal secara aturan dan tangung jawab itu ada tangung jawab kami bukan tangung jawab angota dewan tersebut,” tuturnya.
Dia juga nanti saat hearing dengan Anggota Dewan akan membahas persoalan ini, sudah tidak kewenagan dan tugas dia lagi sebagai Anggota Dewan, yang lebih anehnya lagi Kakaknya jadi Anggota DPRD adeknya yang jadi Kontraktor, sebaliknya Adeknya jadi Dewan kakaknya yang jadi Kontraktor.
Kabid tersebut agak geram juga terhadap Anggota Dewan tersebut, dia bekerja tidak sesuai tupoksinya lagi. Ia juga berharap kepada masyarakat kalau anggota Dewan seperti ini tidak dipilih lagi, memperkaya diri sendiri dan keluarga, ” Cetusnya.
Menurut salah seorang kontraktor yang dikonfirmasi, mereka menjawab kalau mereka bisa mengerjakan dana pokir dewan mereka harus membeyar uang komitmen sebesar antara 5 % sampai 10 % dari nilai kontrak proyek.
Ini sunguh sesuatu yang sangat menyayat hati seorang wakil rakyat di percaya oleh rakyat dan di pilih oleh rakyat berlaku dan keji dan tidak terpuji, yang tujuan nya hanya memperkaya diri sendiri.
Ditempat terpisah Dr. Rudi Chandra yang senantiasa Mengarahkan dalam berbagai materi , Di hubungu , Beliau merasa Prihatin jika memang terjadi hal hal di luar Tupoksi Dewan.
Sebagai Pemateri skaligus Pemerhati Dr, Rudi Chandra tidak kurang kurang nya menasehati dan mengarahkan Para Dewan di Pesisir Selatan ini.
Namun semua ber pulang pada individu masing masing , Semoga ke khilafan seperti hal tersebut di atas , Cepat di sadari oleh Dewan terkait hal itu, tandas Dr,Rudi Chandra yg di hubungi di kediamannya.
Harapan nya semua kembali ke tupoksi masing masing sehingga Kepemerintahan berjalan tertib dan normal kembali, Pungkas Dr, Rudi Chandra Sapaan akrab nya.
