Kab. Tasik (BNNews) – Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerima kunjungan kerja Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga yang diadakan di Pendopo Lama Jalan RAA Wiratanuningrat Tasikmalaya, Jumat (05/04/2019). Dilansir dari website resmi pemkab Tasikmalaya tasikmalayakab.go.id.
Acara ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda Kabupaten Tasikmalaya Drs. Iin Aminudin, M.Si mewakili Bupati Tasikmalaya, Wakil Gubernur Jawa Barat, Wakil Walikota Tasikmalaya Drs. H. Muhammad Yusuf, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, unsur TNI Polri, Pimpinan Bank Indonesia dan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) & Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Alim Ulama, dan tamu undangan lainnya.
Bupati Tasikmalaya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Plh Sekda mengatakan berkaitan dengan pendirian koperasi, Tasikmalaya memiliki sejarah dimana pada hari kelahiran koperasi. Tasikmalaya selalu disebut pada awal pembukaan yang memiliki sejarah yang kuat untuk pendirian koperasi.
Ade Sugianto mengimbau pada warga masyarakat untuk dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan gerakan koperasi yang ada di Tasikmalaya, dan untuk lebih mendongkrak pengembangan perekonomian masyarakat melalui UKM yang ada di Tasikmalaya.
“Tasikmalaya memiliki ikon yang cukup hebat, yang bisa dikenal oleh seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri berkaitan dengan anyaman, baik anyaman dari bambu, juga kaitan dengan bordir cukup hebat berkualitas dan sudah masuk ke mancanegara, baik di Eropa maupun Negara-negara yang lainnya,” ujarnya.
Sementara Wakil Gubernur Jawa Barat H. Uu Ruzhanul Ulum, SE., menganjurkan pada para pelaku UKM untuk lebih melek teknologi dan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat tersebut untuk mengembangkan usahanya supaya memacu produktivitas dan efisiensi sesuai dengan arahan Presiden yaitu Digital Untuk Melayani (DILAN). Untuk memudahkan para pelaku UKM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan aplikasi Laporan Akuntansi Usaha Mikro (Lamikro) yang dapat diunduh di smartphone.
“Perlu Disampaikan bahwa program aplikasi Lamikro merupakan aplikasi pembukuan akuntansi sederhana untuk usaha mikro yang bisa digunakan melalui smartphone dengan sistem operasi android. Aplikasi Lamikro sudah dibuat dengan berbagai kemudahan dan fleksibilitas untuk digunakan pelaku usaha mikro,” tuturnya.
Uu menambahkan secara statistik, “laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat meningkat walaupun lambat, hal tersebut didukung oleh perkembangan nilai ekspor luar negeri yang terus meningkat. Laju inflasi dari 2017-2018 cenderung meningkat yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Namun inflasi merupakan sinyal positif meningkatnya pendapatan. Jumlah pengangguran terbuka secara persentase menurun termasuk jumlah penduduk miskin yang secara persentase menurun,” imbuhnya.
Wakil Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan penyediaan modal bagi usaha kecil. Jumlah usaha mikro kecil non pertanian di Jawa Barat sebesar 98,84 persen sedangkan usaha menengah besar sekitar 1,16 persen. Jawa Barat juga memiliki bonus demografi yang potensial, sekitar 18 persen jumlah penduduk produktif di Indonesia berasal dari Provinsi Jawa Barat dan 54 persen atau lebih dari setengah pekerja di Jawa Barat merupakan pekerja informal di sektor pertanian dan non pertanian. Sehingga dibutuhkan program yang berorientasi pada masyarakat untuk memaksimalkan potensi pembangunan berbasis sumber daya manusia (SDM).
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM menekankan komitmen Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengembangkan sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis sumber daya lokal, dalam rangka pengembangan produk UMKM unggulan daerah. Adapun produk unggulan Kabupaten Tasikmalaya antara lain Batik Sukapura yang di launching hari ini.
“Pada hari ini akan di launching dan dan telah mendapatkan Sertifikat Hak Cipta (HAKI) dari kementerian Hukum dan HAM melalui fasilitas Kementerian Koperasi dan UKM. Kami mengharapkan kedepan akan tumbuh HAKI produk UMKM unggulan lainnya yang berdaya saing di pasar lokal maupun ekspor,” tuturnya.
Puspayoga mengatakan dalam pelaksanaannya, “pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) memerlukan koordinasi dan sinergi dari semua pihak (pentahelix), meliputi: Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi, Dunia Usaha/Perbankan, dan Lembaga Masyarakat/Asosiasi UMKM,” katanya.
Menteri Koperasi dan UKM menyebut kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2016 sebesar 62,58 persen, sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional pada tahun 2017 sebesar 4,48 persen.
Puspayoga menambahkan, “telah dilaksanakan program reformasi koperasi, meliputi: program reorientasi, yaitu mengubah paradigma pemberdayaan koperasi kepada kualitas, bukan lagi pada kuantitas. Selanjutnya program rehabilitasi, yaitu penataan database koperasi Online Data System (ODS) di seluruh Indonesia sebagai dasar penyusunan program untuk pembenahan koperasi, sehingga jumlah koperasi tahun 2014 sebanyak 212.570 unit telah dilakukan evaluasi per 31 Desember 2018 menjadi 138.140 unit. Terakhir melalui program pengembangan, yaitu meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, sehingga setara dengan badan usaha lainnya,” tambahnya. (R81)